JAKARTA, PARLEMEN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mengungkapkan bahwa biaya pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat mencapai puluhan juta rupiah per anak akibat keterbatasan akses dan fasilitas.
Menurutnya, kondisi geografis dan minimnya infrastruktur membuat biaya pendidikan di wilayah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
“Di daerah terpencil, biaya pendidikan tidak hanya untuk proses belajar di kelas, tetapi juga mencakup akses, fasilitas, dan bagaimana memastikan guru tetap bisa mengajar di sana,” ujar Purnamasidi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Ia menjelaskan, selama ini perhitungan anggaran pendidikan masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik di setiap daerah. Akibatnya, banyak komponen penting seperti transportasi, distribusi tenaga pendidik, dan fasilitas tambahan tidak terakomodasi secara memadai.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, negara tidak boleh membeda-bedakan layanan pendidikan hanya karena jumlah siswa sedikit atau lokasi yang sulit dijangkau. Ia mencontohkan, meski sebuah sekolah hanya memiliki lima siswa, kualitas layanan tetap harus setara dengan sekolah di daerah lain.
“Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang lokasi. Justru di daerah yang sulit, negara harus hadir lebih kuat,” tegasnya.
Selain itu, Purnamasidi juga menyoroti pentingnya kebijakan afirmasi bagi daerah 3T, termasuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan distribusi guru berkualitas.
Komisi X DPR RI melalui Panja Pendidikan Daerah 3T mendorong pemerintah untuk menerapkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan lokal, serta memberikan dukungan anggaran yang lebih spesifik untuk wilayah marginal.
Berdasarkan data Pusdatin Kemendikdasmen, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih terdapat 214 daerah dengan akses pendidikan kategori kurang baik. Bahkan, hanya sebagian kecil wilayah 3T yang memiliki akses pendidikan yang tergolong baik.
Purnamasidi menegaskan, tanpa pendekatan anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan riil, kesenjangan pendidikan antarwilayah akan terus melebar.
“Kalau kita tidak serius memperhatikan daerah 3T, maka ketimpangan pendidikan akan terus terjadi dan anak-anak di sana akan semakin tertinggal,” pungkasnya (RED).
Comment