JAKARTA, PARLEMEN.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ade Ginandjar, mengapresiasi bantuan DPP Partai Golkar kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, menurutnya, bantuan tersebut perlu menjadi bagian dari langkah lebih besar untuk memastikan proses pemulihan dan pembangunan kembali di wilayah terdampak dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ade mengatakan penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada pemenuhan kebutuhan darurat. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas, mendapatkan akses pelayanan dasar, serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi mereka.
“Saya mengapresiasi bantuan DPP Partai Golkar untuk masyarakat NTT. Tetapi setelah kebutuhan darurat terpenuhi, kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa segera bangkit dan kembali menjalankan kehidupannya secara normal,” ujar Ade melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, fase pemulihan justru membutuhkan perhatian yang tidak kalah besar dibandingkan masa tanggap darurat. Infrastruktur yang rusak, terganggunya aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap layanan publik harus menjadi perhatian bersama.
Pemulihan Infrastruktur Jadi Kunci
Ade menilai pembangunan dan pemulihan infrastruktur memiliki peran penting dalam mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga sarana transportasi harus dipastikan kembali berfungsi.
“Kalau infrastrukturnya terganggu, aktivitas masyarakat juga ikut terganggu. Karena itu, pemulihan infrastruktur harus menjadi salah satu prioritas agar roda kehidupan dan perekonomian masyarakat bisa kembali bergerak,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Ade menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif.
Ia juga mendorong agar pemetaan kerusakan dan kebutuhan masyarakat dilakukan secara akurat sehingga anggaran pemulihan dapat diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan.
“Kita membutuhkan data yang akurat. Mana infrastruktur yang rusak, berapa kebutuhan anggarannya, dan mana yang harus menjadi prioritas. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” ujar Ade.
Bantuan Sosial Harus Berlanjut dengan Pemulihan Ekonomi
Selain infrastruktur, Ade menyoroti pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat. Menurutnya, bencana dapat menyebabkan warga kehilangan mata pencaharian atau mengalami gangguan aktivitas usaha.
Karena itu, dukungan kepada masyarakat harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga membantu mereka kembali produktif.
“Masyarakat harus dibantu agar kembali mandiri. Kalau ada pelaku usaha yang terdampak, nelayan, petani, pedagang, atau kelompok masyarakat lainnya, tentu perlu dipikirkan bagaimana aktivitas ekonominya bisa kembali berjalan,” tuturnya.
Ade menilai pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Ia berharap kepedulian DPP Partai Golkar terhadap masyarakat NTT dapat menjadi pemicu bagi semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam proses pemulihan.
“Bantuan adalah bentuk kepedulian awal. Selanjutnya kita harus memastikan ada proses pemulihan yang terukur. Masyarakat NTT harus bisa kembali bangkit, produktif, dan mendapatkan akses pembangunan yang layak,” tegas Ade.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat di daerah, termasuk wilayah kepulauan dan kawasan yang memiliki tantangan geografis, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Kita ingin masyarakat NTT bukan hanya mampu melewati masa sulit, tetapi juga semakin kuat setelahnya. Pemerataan pembangunan dan konektivitas harus terus diperjuangkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya (RED)
Comment