JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih tepat sasaran.
Menurut Adela, pembangunan nasional membutuhkan kebijakan yang disusun berdasarkan data yang akurat. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menentukan kualitas berbagai kebijakan yang dihasilkan pemerintah maupun DPR. Demikian dikatakan Adela dalam acara Seminar Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dilaksanakan di Sidoarjo Jawa Timur, Minggu (2/08)
“Bagi DPR RI, data statistik juga menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Adela dalam keterangannya yang diterima redaksi Parlemen, Selasa (4/8/2026).
Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I itu mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dunia usaha di Indonesia, mulai dari jumlah pelaku usaha, karakteristik sektor ekonomi, hingga persebaran aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Menurutnya, informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun evidence-based policy, yakni kebijakan yang lahir dari fakta dan data, bukan sekadar asumsi.
“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” katanya.
Adela menjelaskan, hasil sensus juga akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan, menyusun kebijakan fiskal, mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan yang telah berjalan.
Ia menambahkan, data statistik yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah, sehingga penggunaan anggaran negara dapat dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 juga akan memotret perkembangan sektor usaha nasional selama satu dekade terakhir, termasuk kondisi UMKM, transformasi dunia usaha, serta perubahan pola ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Adela mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS). Ia memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
“Berdasarkan berbagai urgensitas tersebut, marilah segenap masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026,” pungkasnya (red)
Comment