SURABAYA, PARLEMEN.CO.ID — Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies menyoroti penerapan tiga skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 2026 yang terdiri dari BOSP Reguler, BOSP Kinerja, dan BOSP Afirmasi. Menurutnya, perbedaan skema tersebut perlu dipahami satuan pendidikan agar penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah.
Hal itu disampaikan Adela dalam seminar BOSP di Surabaya, 18 September 2026. Ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran pendidikan tidak berhenti pada persoalan administratif maupun tingkat penyerapan anggaran.
BOSP 2026 memiliki tiga skema utama, yakni Reguler, Kinerja, dan Afirmasi. Masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam mendukung operasional serta peningkatan kualitas satuan pendidikan.
Adela menilai pemahaman terhadap skema tersebut penting agar sekolah dapat menyusun perencanaan dan penggunaan anggaran secara lebih tepat.
Menurut dia, sekolah perlu memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan prioritas yang dihadapi di lapangan.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Sekolah
Adela menekankan bahwa penyusunan penggunaan dana tidak seharusnya dilakukan dengan cara menyesuaikan kebutuhan sekolah agar sekadar sesuai dengan anggaran yang tersedia.
“Jangan hanya mengejar serapan, kejar manfaat. Jangan sampai kebutuhan sekolah dibuat agar sesuai dengan anggaran. Justru anggaranlah yang harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masing-masing sekolah,” kata Adela.
Pernyataan tersebut menempatkan perencanaan kebutuhan sekolah sebagai bagian penting dalam pengelolaan BOSP.
Selain ketepatan sasaran, Adela juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOSP.
Pengelolaan yang transparan diperlukan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Adela, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sekolah tetap harus berjalan bersama dengan tata kelola yang baik. Sekolah membutuhkan ruang untuk menentukan prioritas, tetapi penggunaan dana tetap harus mengikuti ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, fleksibilitas BOSP tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa pengawasan, melainkan sebagai ruang bagi sekolah untuk merespons kebutuhan secara lebih tepat.
Data dan Perencanaan Jadi Bagian Penting
Adela juga menyinggung pentingnya data yang akurat dalam perencanaan dan pengelolaan BOSP. Data sekolah menjadi salah satu dasar agar kebijakan dan dukungan anggaran dapat diberikan sesuai kondisi satuan pendidikan.
Karena itu, persoalan data, perencanaan, dan pelaporan perlu ditangani secara baik agar tidak menghambat pelaksanaan program pendidikan.
Adela meminta persoalan administratif tidak sampai menggeser tujuan utama BOSP sebagai instrumen pendukung penyelenggaraan pendidikan.
Menurutnya, sistem pengelolaan dana harus tetap menjaga akuntabilitas sekaligus memungkinkan sekolah menggunakan anggaran berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan.
Dengan pemahaman yang tepat terhadap skema Reguler, Kinerja, dan Afirmasi, pengelolaan BOSP diharapkan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan (red)
Comment