JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kenaikan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun Anggaran 2027 mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI. Namun, peningkatan pagu tersebut juga harus diikuti dengan pengawasan ketat agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, menegaskan peningkatan anggaran Perpusnas harus diterjemahkan menjadi program yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Adela dalam rapat pembahasan anggaran Komisi X DPR RI bersama Perpusnas.
Dalam pembahasan itu, pagu anggaran Perpusnas 2027 ditetapkan sebesar Rp417,725 miliar, meningkat sekitar 15,3 persen dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp362,165 miliar.
Adela menyambut positif peningkatan pagu tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran dapat menjadi momentum untuk memperkuat program literasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia meminta agar kenaikan anggaran tidak berhenti pada bertambahnya alokasi belanja.
“Saya senang melihat adanya tambahan pagu anggaran untuk Perpusnas pada tahun 2027. Tentu kita berharap tambahan anggaran ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Adela dikutip Selasa (08/09)
Ia menilai keberhasilan program harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas.
Adela menegaskan Komisi X DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran sektor pendidikan dan kebudayaan digunakan secara efektif.
Menurutnya, fungsi pengawasan penting dilakukan agar program yang dibiayai APBN memiliki sasaran yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kualitas program, pelayanan, dan dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan demikian, keberhasilan Perpusnas tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan yang dihasilkan di tengah masyarakat.
Selain pagu utama sebesar Rp417,725 miliar, Komisi X DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp307,774 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai program strategis literasi, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).
Adela menilai wilayah dengan keterbatasan fasilitas literasi perlu mendapatkan perhatian lebih besar agar masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh bahan bacaan berkualitas.
“Untuk dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan angka literasi di Indonesia, fraksi Partai Golkar terus mendorong untuk adanya kenaikan pagu anggaran secara lebih signifikan. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar menyetujui pagu anggaran tersebut,” katanya.
Jangan Hanya Kejar Jumlah Koleksi
Adela juga mengingatkan Perpusnas agar tidak menjadikan jumlah buku sebagai satu-satunya indikator keberhasilan program literasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan buku yang disediakan sesuai kebutuhan dan benar-benar digunakan oleh masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa banyak buku yang tersedia, tetapi tidak melihat apakah buku tersebut benar-benar dibaca dan memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, evaluasi program perlu memperhatikan tingkat pemanfaatan koleksi, akses masyarakat, kualitas layanan, serta dampaknya terhadap budaya baca.
Adela turut mendorong penguatan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari strategi meningkatkan literasi generasi muda.
Menurutnya, perpustakaan sekolah harus menjadi ruang belajar yang mampu menumbuhkan minat baca sekaligus memperluas wawasan peserta didik.
“Perpustakaan sekolah harus menyediakan bahan bacaan yang berkualitas. Jangan hanya buku pelajaran. Anak-anak kita membutuhkan buku cerita, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, teknologi, dan berbagai bacaan yang dapat memperkaya wawasan serta membangun karakter mereka,” jelasnya.
Ia berharap penguatan perpustakaan sekolah dapat menjadi salah satu program yang mendapatkan perhatian dalam pemanfaatan anggaran Perpusnas.
Komisi X Pastikan Pengawasan Berjalan
Adela menambahkan Komisi X DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Perpusnas. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kenaikan anggaran benar-benar diikuti peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses literasi.
Menurutnya, pembangunan budaya baca membutuhkan kebijakan yang konsisten dan program yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
“Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Adela.
Dengan kenaikan anggaran dan tambahan usulan pendanaan pada 2027, Perpusnas diharapkan mampu memperkuat ekosistem literasi sekaligus memastikan manfaat pembangunan perpustakaan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah (red)
Comment